TURGO.ID – Pembahasan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kendari tahun 2025-2045, dilakukan Pemkot Kendari melalui kick-off di Aula Samaturu gedung Balaikota Kendari, Rabu (23/08/2023). Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu menyampaikan, bahwa koordinasi dan sinkronisasikan dibutuhkan agar kedepannya hasil yang sudah direncanakan, sesuai dan tepat waktu dalam implementasinya.
”Ini adalah awal tahapan dari penyusunan RPJPD, untuk itu diperlukan koordinasi dan sinkronisasi agar kedepannya penyusunan dokumen tersebut berjalan tepat waktu,” ungkapnya.
RPJPD ini dianggap sangat strategis karena Pemerintah Kota Kendari harus bisa menerjemahkan rancangan yang selaras dengan visi misi nasional, Indonesia Emas 2045. Pj Wali Kota mengharapkan, time line penyusunan RPJPD ini dapat dipenuhi sehingga Kota Kendari tidak tertinggal nantinya.
”Ini harus kita perhatikan Time Line, penyusunan RPJPD ini agar dapat dipenuhi ketepatan waktunya, jangan sampai kereta sudah jalan baru kita datang ke stasiun, artinya terlambat,” ujarnya.
Kepala Bappeda Kota Kendari, Cornelius Padang mengatakan, tujuan kick-off RPJPD adalah untuk memberikan penjelasan teknis serta data informasi yang diperlukan untuk penyusunan awal RPJPD Kota Kendari 2025-2045.
Kegiatan dihadiri oleh tim ahli perancang RPJPD, Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara, mantan Sekda Kota Kendari, Perwakilan Akademisi Kota Kendari, Ketua DPRD Kota Kendari dan sejumlah kepala OPD, camat dan lurah lingkup Kota Kendari.
Terdapat 8 poin tujuan pembangunan berkelanjutan prioritas yang akan diintegrasikan dalam penyusunan dokumen RPJPD Kota Kendari 2025-2045, yaitu, tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, berkurangnya kesenjangan, kehidupan sehat sejahtera, sanitasi layak dan bersih, kota dan pemukiman berkelanjutan. Perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.
Anggota DPRD Kota Kendari, La Yuli, menyebut arah baru pembangunan ekonomi Kota Kendari mengarah ke wilayah timur, yakni Abeli dan Nambo. Di kawasan tersebut pemerintah sudah membangun fasilitas publik untuk masyarakat, yang menopang adanya Kendari New Port, Pelabuhan Pelni, dan pusat pelabuhan kontainer.
“Penataan kawasan di sana juga sudah dilakukan, tinggal kita minta warga menjaganya,” ucap La Yuli, anggota DPRD Kendari dari fraksi PKS.(ADV)
