Kantor DPRD Kota Kendari yang terletak di Kecamatan Poasia, kawasan perkantoran. (Foto: dok/Turgo.id)

DPRD Kota Kendari Intervensi Pemkot untuk Penataan Kawasan Abeli, Poasia, Nambo

Diposting pada

TURGO.ID – Penataan wilayah Kota Kendari bagian timur, yakni Kecamatan Poasia, Abeli, dan Nambo, mendapat pengawalan dari DPRD Kota Kendari. Pihak legislatif mengintervensi pengembangan dan pembangunan daerah tersebut agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, serta tidak mengabaikan nilai-nilai yang berlaku di daerah tersebut.

Anggota DPRD Kota Kendari, La Yuli, mengatakan, saat ini tengah dalam perampungan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk wilayah Kecamatan Abeli dan Nambo. Sebab dua daerah ini masuk sebagai usulan daerah pengembangan pariwisata dan industri di Kota Kendari. Sehingga DPRD hadir untuk mengintervensi penataannya.

Sejak tahun 2020, pemerintah kota sudah membangun di tiga wilayah tersebut berupa fasilitas publik. Baik ruang terbuka hijau, maupun untuk rencana pengembangan industri. Ketiga wilayah kecamatan itu merupakan arah baru pengembangan ekonomi Kota Kendari.

La Yuli, Anggota DPRD Kota Kendari dari Fraksi PKS. (Foto: dok)

“Pemerintah sudah memulai lebih awal membangun fasilitas publik di sana. Nanti kita minta warga menjaga itu,” kata La Yuli kepada Turgo.id.

Di Poasia, kata dia, pemerintah fokus mengembangkan sektor jasa dan pemukiman warga. Sebab daerah ini sudah terlalu padat penduduk dan telah terbangun fasilitas perkantoran dan perdagangan. Di Abeli dan Nambo, dikembangkan sebagai area pariwisata dan industri. Selain sudah ada new port dan pusat pelabuhan kontainer, di wilayah itu juga akan ada pembangunan industri terpadu.

Area publik di RTH Lapulu di Kecamatan Abeli. (Foto: dok/Turgo.id)

“Masyarakat harus menerima agar bertumbuh dengan baik, kedepan kalau ada hal baru harus siap,” ucap La Yuli yang juga Ketua Fraksi PKS ini.

Ketiga wilayah ini cukup lengkap, sebab ada daerah pesisir dan ada pegunungan. Pekerjaan masyarakatnya mayoritas nelayan dan  petani, namun banyak juga yang bekerja di sektor jasa baik di pelabuhan maupun industri-industri yang ada.

Kantor Camat Abeli (Foto: dok/Turgo.id)

Pihak DPRD juga melakukan intervensi dalam sosial ekonomi masyarakat, agar pembangunan menyesuaikan dengan kebiasaan setempat. Pemerintah telah mengucurkan bantuan kepada komunitas adat untuk menjaga kelestarian adat. Hibah berupa kapal kepada nelayan, bibit ternak dan tanaman jangka pendek maupun panjang kepada petani, dan sebagainya.

Ia berharap, agar pemerintah eksekutif terus menggali potensi di wilayah yang bisa dikembangkan. Agar bisa diupayakan APBN dan menyesuaikan APBD untuk pembangunan Kota Kendari supaya lebih maju. (ADV)